Oleh: Associate Professor Agustianto Ketua Umum MASPERA Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi kekayaan agraria dan sumber daya alam yang luar biasa. Tanah yang subur, kawasan hutan yang luas, lahan perkebunan dan pertanian, sumber daya pertambangan, wilayah kelautan, serta potensi pariwisata menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus fondasi pembangunan nasional. Kekayaan tersebut seharusnya dikelola untuk
Oleh: Associate Professor Agustianto Ketua Umum MASPERA A. Pendahuluan PP Nomor 45 Tahun 2025 mengubah PP Nomor 24 Tahun 2021. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 19 September 2025. Judul peraturan tersebut adalah Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Bagian 1 Oleh Ketua Umum MASPERA, Associate Professor Agustianto Mingka,MA Permasalahan agraria merupakan persoalan yang kompleks. Setidaknya terdapat dua kepentingan yang sama-sama penting dan perlu diperhatikan secara cermat, yaitu kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat. Bagi dunia usaha, tanah merupakan modal awal untuk memulai investasi. Oleh karena itu, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum atas tanah
Oleh: Ares Wahyudi Koperasi plasma sering kali berada di tengah kehidupan masyarakat desa. Karena itu, tidak jarang muncul anggapan bahwa koperasi merupakan bagian dari kekuasaan desa, milik kepala desa, milik ketua koperasi, atau bahkan milik tokoh masyarakat yang sejak awal ikut memperjuangkan pembentukannya. Anggapan tersebut perlu diluruskan. Koperasi plasma bukan milik pribadi ketua. Bukan milik
Ketua Umum MASPERA : Associate Professor Agustianto Mingka, MA. Menurut data terbaru KPA : Sebanyak 68 % tanah di Indonesia telah dikuasai oleh 1% kelompok minoritas pengusaha dan korporasi skala besar, terutama para konglomerat. Sisanya diperebutkan oleh 99 persen masyarakat. Data tersebut sesuai dengan data BPS : 1 % pengusaha besar telah menguasai 68 persen
Ketua Umum MASPERA : Associate Professor Agustianto Mingka, MA. Pokok Pikiran MASPERA dalam Reforma Agraria ; Menata Ulang Politik Ekonomi dan Hukum di bidang Distribusi Tanah Perkebunan, Pertanian, Perhutanan dan Pertambangan dengan prinsip mengutamakan perlindungan masyarakat adat dan lokal dibanding jargon investasi. Pengaturan Standar Nasional untuk Mencegah Konsentrasi Lahan berlebih dan Mendorong Distribusi Tanah secara
Oleh : Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) JAKARTA — Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu pelopor gerakan reforma agraria di Indonesia. Gerakan ini diarahkan untuk mendorong terwujudnya keadilan dalam pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi MASPERA, reforma agraria bukan sekadar persoalan pembagian tanah, tetapi merupakan
1. Prof Dr Ahmad Kholiq, MA — Kampus UIN Cirebon 2. Prof Dr. H. Muhammad Natsir, SH., MH (Wakil Rektor Univ Samudra Langsa) 3. Prof Dr Itang Fauzi, MM — Universitas Islam Negeri Banten 4. Prof Dr Arfin Hamid — UMI Makassar 5. Prof Dr Lina Marlina — Universitas Siliwangi 6. Prof Dr Jawahir Hijazzy,
Tentang : Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dan Berbagai Daerah Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) menyatakan keprihatinan mendalam atas meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kabupaten Berau dan sejumlah daerah di Kalimantan Timur, serta wilayah Indonesia lainnya. Kondisi ini bukan lagi sekadar peristiwa musiman, tetapi telah menjadi bencana ekologis berulang yang
Oleh : Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) Kasus dan masalah kehutanan tidak hanya berupa pembalakan dan penebangan liar, pembakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), tetapi juga dapat berbentuk tindak pidana, pelanggaran administratif, kerusakan lingkungan, penyalahgunaan perizinan, maupun konflik tenurial. Secara umum, kasus kehutanan dapat dikelompokkan sekurang-kurangnya ke dalam kategori berikut: Penebangan Liar dan Peredaran
