Membangun Kolaborasi Masyarakat Ekonomi Syariah dan Yayasan Wakaf Ikhtisad Indonesia dalam Mengembangkan Program Hutan Wakaf Menuju Indonesia Hijau Oleh: Ketua Yayasan Wakaf Iqtihad Indonesia, Ketua Umum Perhimpunan Pakar Ekonomi Syariah Nusantara dan Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), Associate Professor Agustianto Mingka dan Nazli Hizam Pane (Direktur Eksekutif MASPERA) Perubahan iklim, global warming, kerusakan lingkungan, […]

MASPERA dan Program Hutan Wakaf melalui Yayasan Wakaf Iqtishad Indonesia Allah mengamanatkan kepada kita untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Dampak deforestasi (pembalakan hutan) dan kerusakan alam yang demikian hebat akhir-akhir ini, telah membawa bencana besar bagi manusia, dan ekosistem hutan di dalamnya. Melalui Hutan Wakaf, salah satu solusi yang diberikan oleh EKonomi Syariah untuk

DARURAT KONDISI HUTAN INDONESIA DAN SOLUSI PROGRAM GREEN WAKAF DAN HUTAN WAKAF Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria, (MASPERA) Associate Professor Agustianto Mingka yag juga Ketua Yayasan Wakaf Iqtishad Indonesia mengatakan, kerusakan hutan di Indonesia sangat memprihatinkan dan semakin mengkhawatirkan, bahkan disebutnya sebagai  Darurat Kerusakan Hutan. Dengan mengutip laporan  Status Deforestasi Indonesia 2025 (STADI 2025) yang

MASPERA DESAK MENTERI KEHUTANAN BATALKAN SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN YANG MERUGIKAN RAKYAT Maspera News, Jakarta, 21 Mei 2026 Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA ) Desak Menteri Kehutanan RI Patuhi Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA tentang Pembatalan SK 573 mengenai Pelepasan Kawasan Hutan di Sei Kepayang Asahan MASPERA melalui sekretaris Umumnya Irmansyah, mendesak Menteri

Dasar Pemikiran Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan merupakan tuntutan konstitusi. Kewajiban yang bersifat imperative tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 % dari luas sebuah perusahaan perkebunan didasarkan pada pasal 58 UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 dan Pasal 40 huruf k jo Pasal