Kunjungan Pengurus MASPERA Masyarakat Peduli Agraria ke Brigjen Pol Ratno Kuncoro sebagai Direktur Direktorat Ekonomi BAINTELKOM POLRI
MASPERA Indonesia, Masyarakat Peduli Agraria menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor parah yang melanda Sumatera pada awal Desember 2025 bukanlah sekadar musibah dan bencana alam, melainkan bukti kerakusan manusia terhadap alam, Peristiwa buruk yang merenggut nyawa ribuan orang dan kerugian lebih 80 Triliun tersebut merupakan akibat dari ulah tangan manusia yang jahil dan jahat. Tragedi
Masyarakat Peduli Agraria (Maspera) bersama Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) melakukan identifikasi lahan garapan Kelompok Tani Permata Gambut Jaya yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Lahan tersebut telah ditetapkan sebagai subjek hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK Menteri LHK No. 1372/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2022 tanggal 21 Desember 2023 terkait data dan
I. Isu Utama dan Fokus Kajian terkait Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara 1. Keadilan Agraria dan Perlindungan Petani o Risiko konflik sosial akibat penertiban kawasan hutan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil. o Perlunya kebijakan afirmatif bagi petani kecil yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut. o Analisis: sejauh mana pendekatan restorative justice bisa
Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) Associate Professor Agustianto Mingka,MA Prolog Sumatra adalah salah satu pulau dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia. Menurut WALHI tahun 2025, Pulau Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar) sepanjang tahun 2016-2025 kehilangan hutan seluas 1.4 juta ha. Akibat dari deforestasi tersebut, timbullah bencana ekologis, berupa banjir bandang yang mengenaskan dan telah
Ketua Umum MASPERA Ass,Prof.Agustianto Mingka, MA Bencana Ekologis Banjir Bandang Sumatra, menjadi momentum evaluasi kebijakan kehutanan pasca banjir bandang menjadi tuntutan mendesak dalam kajian lingkungan dan tata kelola hutan di Indonesia. Poin-poin yang perlu di evaluasi : 1. Evaluasi terhadap Perizinan Pemanfaatan Hutan a. Pelemahan Pengawasan Perizinan Banyak banjir bandang dipicu oleh pembukaan lahan besar-besaran
Kepada Yth : Pimpinan Perusahaan Sawt dan Tambang, Perseorangan Pemilik Sawit dan Tambang serta subjek hukum lainnya yang terlanjur membangun usaha di Kawasan Hutan Dalam rangka merealisasikan Keputusan-Keputusan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan (LHK RI) tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan
Oleh: Ketua Umum MASPERA (Agustianto) Salah satu Peran Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), adalah agen pembaharuan (reforma) agraria di Indonesia. Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan kembali susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah), baik tanah untuk perkebunan, pertanian, tanah hutan produksi dan sosial, untuk pertambangan, untuk properti, untuk
