PERBANDINGAN PERPRES NO. 62 TAHUN 2023 DENGAN UU REFORMA AGRARIA

Percepatan Reforma Agraria dan Perkembangan Pengaturan dalam Undang-Undang

Penulis:
KETUA UMUM MASPERA
(Masyarakat Peduli Agraria)

I. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan salah satu dasar kebijakan nasional yang mengatur percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres tersebut mengatur antara lain legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria, kelembagaan Reforma Agraria, serta partisipasi masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026. Kehadiran Undang-Undang tersebut menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana materi dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 diadopsi ke dalam Undang-Undang, dan bagian mana yang merupakan norma baru, perubahan, pengurangan, atau penguatan atau sebanyak apa materi UU Reforma agrarian mengcopy-paste Perpres No 62/2023.

Tulisan ini dibuat sebagai kajian awal untuk membandingkan substansi kedua regulasi tersebut. Perlu ditegaskan bahwa istilah “copy-paste” dalam tulisan ini digunakan sebagai istilah kerja untuk menunjukkan kemiripan atau adopsi substansi/redaksi, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai proses pembentukan undang-undang.

II. Gambaran Umum Perpres No. 62 Tahun 2023

Perpres No. 62 Tahun 2023 mengatur percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan kerangka utama yang mencakup lima strategi, yaitu:

1. Legalisasi Aset;

2. Redistribusi Tanah;

3. Pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria;

4. Kelembagaan Reforma Agraria; dan

5. Partisipasi masyarakat.

Perpres juga memuat pengaturan mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Subjek Reforma Agraria, redistribusi tanah, penataan akses, penyelesaian konflik agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemantauan, pelaporan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

III. Dugaan Kesamaan Substansi antara Perpres dan UU Reforma Agraria

Jika dilihat dari struktur kebijakan, terdapat sejumlah materi dalam UU Reforma Agraria yang mempunyai hubungan sangat erat dengan materi Perpres No. 62 Tahun 2023.

Hal ini terutama terlihat pada konsep TORA, Subjek Reforma Agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset, penataan akses, pemberdayaan ekonomi, penyelesaian konflik agraria, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan pemantauan/pelaporan.

Dengan demikian, lebih tepat apabila kemiripan tersebut disebut sebagai adopsi atau pengangkatan sebagian substansi Perpres ke dalam norma Undang-Undang. Untuk menyatakan bahwa suatu pasal benar-benar merupakan copy-paste secara redaksional, diperlukan pemeriksaan teks autentik secara kata demi kata.

IV. Matriks Perbandingan Pokok Materi

 

Materi	Perpres 62/2023	UU Reforma Agraria	Catatan Perbandingan
Definisi Reforma Agraria	Ada	Ada	Konsep dasar dipertahankan; UU dapat memperluas cakupan.
Penataan aset	Ada	Ada	Menjadi salah satu inti pengaturan.
Penataan akses	Ada	Ada	Konsep pemberdayaan dan akses ekonomi tetap dipertahankan.
Legalisasi aset	Ada	Ada	Substansi utama Perpres diadopsi dalam kerangka UU.
Redistribusi tanah	Ada	Ada	Diperkuat sebagai instrumen Reforma Agraria.
TORA	Ada dan rinci	Ada	Objek Reforma Agraria tetap menjadi materi penting.
Subjek Reforma Agraria	Ada	Ada	Cakupan subjek dalam UU dikembangkan.
Pemberdayaan ekonomi	Ada	Ada	Dipertahankan dan diperkuat.
Konflik agraria	Ada	Ada	UU memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik.
GTRA	Ada	Ada/berkaitan	Kelembagaan dalam UU disusun dalam kerangka yang lebih luas.
Lembaga khusus Reforma Agraria	Tim Percepatan + GTRA	LPRA/kelembagaan baru	Merupakan penguatan struktur kelembagaan.
Dewan Pengawas	Tidak seperti UU baru	Ada	Materi kelembagaan baru.
Pembatasan konsentrasi tanah	Belum menjadi rezim utama	Ada	Menjadi materi penting dalam UU.
Restitusi/pemulihan hak	Ada dalam mekanisme konflik	Diperkuat	UU mengembangkan mekanisme pemulihan hak.
Perlindungan pelapor/saksi/pendamping	Tidak selengkap UU	Ada	Perlindungan diperkuat.
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan	Bukan norma utama	Ada	Materi baru/lebih eksplisit.
Sistem data terintegrasi	Ada pelaporan/data	Diperkuat	Pengelolaan data Reforma Agraria diperkuat.
Pendanaan	APBN/APBD/sumber sah	Ada	Kerangka pembiayaan dipertahankan.
Ketentuan pidana	Bukan rezim pidana khusus	Ada	Perubahan penting pada tingkat UU.
Ketentuan peralihan	Ada	Ada	Disesuaikan dengan keberlakuan UU.
Pelaporan	Ada	Diperkuat	Kewajiban pelaporan diperkuat.

 

V. Bagian yang Sangat Mirip dengan Perpres

Perpres No. 62 Tahun 2023 pada Pasal 2 menetapkan lima strategi utama: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria, kelembagaan Reforma Agraria, dan partisipasi masyarakat. Kerangka tersebut kemudian muncul kembali dalam struktur pengaturan UU Reforma Agraria.

Selain itu, Perpres telah mengatur TORA, Subjek Reforma Agraria, redistribusi tanah, penataan akses, penyelesaian konflik, GTRA, pemantauan, pelaporan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, fondasi sistematika UU baru tidak sepenuhnya muncul dari nol.

Perpres 62/2023, Pasal 39–43 sudah mengatur penyelesaian konflik agraria dan membedakan konflik kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

Perpres juga sudah mengatur Pasal 56–58 mengenai pemberdayaan ekonomi/penataan akses, dan Pasal 71–75 mengenai pemantauan, pelaporan, pendanaan dan partisipasi masyarakat, Sehingga materi aturan hukum dan sistematika UU yang baru dalam UU Reforma agraria merupaka pengembangan dari Perpres No 62/2023

VI. Materi yang Dikembangkan atau Ditambahkan dalam UU

1. Kelembagaan khusus Reforma Agraria. UU memperkenalkan penguatan kelembagaan melalui Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA), yang dalam nomenklatur sebelumnya disebut dengan BRAN (Badan Reforma Agraria Nasional) dengan konstruksi kelembagaan yang lebih permanen dan luas dibandingkan kerangka Tim Percepatan dan GTRA dalam Perpres. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelesaian konflik. Kepala BRAN juga sudah dilantik Presiden Prabowo di Istana negara.

2. Dewan Pengawas. UU memuat unsur pengawasan kelembagaan yang tidak sama dengan konstruksi kelembagaan dalam Perpres.

3. Pembatasan konsentrasi penguasaan tanah. UU memasukkan pengaturan untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi penguasaan/pemilikan tanah.

4. Restitusi dan pemulihan hak. UURA memperkuat mekanisme pemulihan hak, termasuk pemulihan status hukum dan instrumen pemulihan lainnya.

5. Perlindungan hukum. UU memperkuat perlindungan terhadap Subjek Reforma Agraria, pendamping masyarakat, pelapor, dan saksi. Masyarakat atau rakyat yang mempertahankan haknya atas tanah, atau yang berkonflik dan berhadapan dengan Perusahaan dalam konflik agraria tidak dapat dipidanakan seperti yng sering terjadi selama ini.

6. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Konsep ini menjadi bagian yang lebih eksplisit dalam pengaturan UU.

7. Ketentuan pidana. UU memasukkan ketentuan pidana, sedangkan Perpres 62/2023 pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan administratif dan pelaksanaan program.

VII. Apakah Dapat Disebut “Copy-Paste”?

Jawabannya perlu dibedakan menjadi tiga kategori.

A. Adopsi substansi: YA. Sejumlah materi pokok Perpres 62/2023 jelas mempunyai kesinambungan dengan pengaturan dalam UU Reforma Agraria.

B. Copy-paste seluruh pasal: TIDAK. UU Reforma Agraria memuat materi yang lebih luas, termasuk kelembagaan baru, pembatasan konsentrasi tanah, pemulihan hak, perlindungan hukum, dan ketentuan pidana.

C. Kemiripan redaksional pasal tertentu: PERLU DIUJI. Untuk menyatakan secara objektif bahwa terdapat copy-paste, harus dilakukan perbandingan dua naskah autentik secara kata demi kata.

VIII. Matriks Forensik yang Disarankan

Untuk kebutuhan kajian MASPERA, perbandingan selanjutnya sebaiknya menggunakan matriks forensik pasal demi pasal dengan empat kategori:

🟢 ADOPSI/COPY: substansi atau redaksi sangat mirip dengan Perpres.

🟡 MODIFIKASI: substansi Perpres diambil tetapi ditambah, dikurangi, atau diubah.

🔵 BARU: norma tidak ditemukan dalam Perpres dan merupakan pengaturan baru dalam UU.

🔴 DIHILANGKAN: materi terdapat dalam Perpres tetapi tidak diangkat ke dalam UU.

Matriks tersebut dapat menjadi alat kerja untuk menelusuri apakah UU Reforma Agraria benar-benar memberikan norma baru, hanya menaikkan norma Perpres menjadi norma Undang-Undang, atau sekaligus melakukan perubahan substansial.

IX. Catatan Metodologis dan Kehati-hatian

Perpres No. 62 Tahun 2023 dapat diverifikasi melalui basis peraturan resmi. Adapun untuk melakukan kesimpulan final mengenai kesamaan redaksi, diperlukan naskah UU Reforma Agraria yang autentik dan telah diundangkan. Naskah yang masih berupa rancangan atau draf tidak boleh diperlakukan sebagai teks UU final.

Oleh karena itu, tabel dalam tulisan ini merupakan perbandingan substansi awal. Kesimpulan mengenai pasal yang benar-benar identik, berubah, ditambah, atau dihapus harus dilakukan setelah naskah autentik UU tersedia.

X. Kesimpulan

Perpres No. 62 Tahun 2023 merupakan salah satu fondasi penting bagi sistem percepatan Reforma Agraria. Sejumlah konsep utama dalam Perpres—terutama legalisasi aset, redistribusi tanah, TORA, Subjek Reforma Agraria, penataan akses, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan, penyelesaian konflik, partisipasi, pendanaan, serta pemantauan dan pelaporan—mempunyai kesinambungan dengan UU Reforma Agraria.

Namun demikian, UU Reforma Agraria tidak dapat disamakan seluruhnya dengan Perpres. UU memperluas dan memperkuat beberapa aspek, antara lain kelembagaan, pengawasan, pembatasan konsentrasi penguasaan tanah, pemulihan hak, perlindungan hukum, dan ketentuan pidana.

Dengan demikian, istilah yang lebih tepat secara akademik adalah bahwa UU Reforma Agraria mengadopsi sebagian kerangka dan substansi Perpres No. 62 Tahun 2023, kemudian mengembangkan serta menambahkan sejumlah norma baru. Untuk membuktikan bagian yang benar-benar “copy-paste”, diperlukan penelitian tekstual pasal demi pasal menggunakan naskah autentik kedua regulasi.

Lampiran: Fokus Kajian Lanjutan MASPERA

1. Perbandingan Pasal 1 Perpres dengan Pasal 1 UU.

2. Perbandingan seluruh definisi dan istilah kunci.

3. Perbandingan TORA dan sumber tanah.

4. Perbandingan Subjek Reforma Agraria.

5. Perbandingan legalisasi aset dan redistribusi.

6. Perbandingan penyelesaian konflik agraria.

7. Perbandingan kelembagaan dan kewenangan.

8. Perbandingan pembatasan konsentrasi tanah.

9. Perbandingan perlindungan petani/masyarakat.

10. Perbandingan sanksi administratif dan pidana.

11. Perbandingan partisipasi masyarakat.

12. Perbandingan pendanaan dan pelaporan.

—
KETUA UMUM MASPERA
Masyarakat Peduli Agraria