Oleh : Ketua Umum MASPERA ( Masyarakat Peduli Agraria) PT Agrinas Palma Nusantara memang dapat ditunjuk oleh negara untuk mengelola kebun sawit hasil penguasaan kembali Satgas PKH. Namun, penunjukan tersebut tidak otomatis memberikan hak kepada Agrinas untuk menguasai lahan, memanen sawit, mengolah hasil, dan menjual CPO tanpa memenuhi seluruh persyaratan hukum. Berdasarkan PP Nomor 45
Wewenang Pengelolaan dari BPI Danantara Bukan Cek Kosong untuk Mengabaikan Prosedur Perizinan Kehutanan Oleh : Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) Penguasaan kembali jutaan hektare perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan merupakan langkah besar negara untuk menertibkan pengusahaan hutan tanpa izin. Namun, penertiban akan kehilangan legitimasi apabila praktik yang sebelumnya dinilai tidak tertib justru
Oleh : Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) Reforma agraria pada hakikatnya bukan sekadar program pembagian atau redistribusi tanah. Reforma agraria merupakan sebuah gagasan besar tentang keadilan sosial, yaitu upaya menata kembali hubungan antara manusia, tanah, sumber daya agraria, negara, dan kepentingan masyarakat secara adil, berimbang, dan berkelanjutan. Filosofi reforma agraria bertumpu pada prinsip keadilan,
ANTARA REGULASI, TUMPANG TINDIH AGRARIA, DAN TANTANGAN MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUSI TANAH Menyambut Hari Agraria Nasional 24 September 2026 Oleh: Ketua Umum MASPERA –( Masyarakat Peduli Agraria) Associate Professor Agustianto Mingka Setiap tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Agraria Nasional. Momentum ini bukan sekadar peringatan administratif. Tanggal tersebut memiliki makna historis karena pada 24 September 1960
Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sangat penting untuk dijadikan salah satu dasar hukum utama dalam kerja-kerja investigasi agraria MASPERA, khususnya ketika menelusuri TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), tanah terlantar, HGU, kawasan hutan, konflik agraria, dan tanah yang telah dikuasai masyarakat. Perpres ini mencabut Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
– INSTRUMEN IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT A. Data Awal Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor HGU Luas HGU (Ha) Luas Tanam Aktual (Ha) Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Titik Koordinat (Latitude/Longitude) Tahun Terbit HGU Tahun Berakhir HGU — B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 1. Status Hak Guna Usaha (HGU) a. Belum memiliki HGU b. Memiliki
Visi dan Misi Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) VISI : “Menjadi organisasi masyarakat nasional yang terdepan, profesional, independen, dan terpercaya dalam mewujudkan reforma agraria serta tata kelola pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, berkepastian hukum, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 12
SUSUNAN PENGURUS PERSONALIA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) MASYARAKAT PEDULI AGRARIA (MASPERA) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2026–2031 DEWAN PEMBINA: 1. Surianto 2. Asrani Purn DEWAN PAKAR: 1. Dr.(HC) Aji Sri Pangeran Iwan Ghazali.AG, S.H., M.H. 2. H. Ade Ar Ade DEWAN PENGURUS HARIAN: * Ketua: Tarmiji (Panglima Kijang Kencana) * Wakil Ketua I: Urie Tamai *
Legalitas : SK Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 MASPERA adalah wadah organisasi Nasional, perkumpulan masyarakat se-Indonesia, mitra pemerintah yang bergerak di bidang penegakan hukum, kebijakan strategis negara, konsultasi agraria, perizinan dan legalitas kehutanan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, pertanian, penyelesaian sengketa lahan properti, sawit, tambang, kawasan hutan, dan tanah perkebunan, advokasi menghadapi mafia tanah, berpusat di
Kewajiban Melaksanakan SK Menteri LHK tentang HTR untuk Koperasi Mertasari Desa Tabur Lestari Sei Menggaris, Kab Nunukan. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerbitkan SK, Nomor : SK.4356/MEN-LHK-PSKL /PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang ; Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Koperasi Unit Desa Merta Sari,
