MASPERA DESAK MENTERI KEHUTANAN BATALKAN SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN YANG MERUGIKAN RAKYAT Maspera News, Jakarta, 21 Mei 2026 Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA ) Desak Menteri Kehutanan RI Patuhi Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA tentang Pembatalan SK 573 mengenai Pelepasan Kawasan Hutan di Sei Kepayang Asahan MASPERA melalui sekretaris Umumnya Irmansyah, mendesak Menteri […]
Kolaborasi Nasional Organisasi Masyarakat Indonesia dan berbagai lembaga sosial bersinergi dengan pemerintah dalam upaya nyata menghadapi tantangan perubahan iklim melalui instrumen ekonomi syariah. Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) bersama Yayasan Wakaf Iqtishad Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Mengembangkan Program Hutan Wakaf Menuju Indonesia Hijau” Acara di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat ini, menjadi momentum
Dasar Pemikiran Kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan merupakan tuntutan konstitusi. Kewajiban yang bersifat imperative tersebut harus dilaksanakan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 % dari luas sebuah perusahaan perkebunan didasarkan pada pasal 58 UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 dan Pasal 40 huruf k jo Pasal
UPAYA MENATA HUTAN INDONESIA Oleh : Associate Professor Agustianto, Presiden Direktur Iqtishad Consulting Indonesia dan Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) Landasan filosofis UU dan Regulasi Kehutanan Penyelenggaraan kehutanan dilakukan sejalan dengan falsafah bangsa dan negara Pancasila dan amanat UUD 45 Pasal 33 ayat (3) yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung
MASPERA Indonesia, Masyarakat Peduli Agraria menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor parah yang melanda Sumatera pada awal Desember 2025 bukanlah sekadar musibah dan bencana alam, melainkan bukti kerakusan manusia terhadap alam, Peristiwa buruk yang merenggut nyawa ribuan orang dan kerugian lebih 80 Triliun tersebut merupakan akibat dari ulah tangan manusia yang jahil dan jahat. Tragedi
Masyarakat Peduli Agraria (Maspera) bersama Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) melakukan identifikasi lahan garapan Kelompok Tani Permata Gambut Jaya yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Lahan tersebut telah ditetapkan sebagai subjek hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui SK Menteri LHK No. 1372/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2022 tanggal 21 Desember 2023 terkait data dan
I. Isu Utama dan Fokus Kajian terkait Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara 1. Keadilan Agraria dan Perlindungan Petani o Risiko konflik sosial akibat penertiban kawasan hutan tanpa mekanisme penyelesaian yang adil. o Perlunya kebijakan afirmatif bagi petani kecil yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut. o Analisis: sejauh mana pendekatan restorative justice bisa
Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) Associate Professor Agustianto Mingka,MA Prolog Sumatra adalah salah satu pulau dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia. Menurut WALHI tahun 2025, Pulau Sumatra (Aceh, Sumut, Sumbar) sepanjang tahun 2016-2025 kehilangan hutan seluas 1.4 juta ha. Akibat dari deforestasi tersebut, timbullah bencana ekologis, berupa banjir bandang yang mengenaskan dan telah
Ketua Umum MASPERA Ass,Prof.Agustianto Mingka, MA Bencana Ekologis Banjir Bandang Sumatra, menjadi momentum evaluasi kebijakan kehutanan pasca banjir bandang menjadi tuntutan mendesak dalam kajian lingkungan dan tata kelola hutan di Indonesia. Poin-poin yang perlu di evaluasi : 1. Evaluasi terhadap Perizinan Pemanfaatan Hutan a. Pelemahan Pengawasan Perizinan Banyak banjir bandang dipicu oleh pembukaan lahan besar-besaran
