Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sangat penting untuk dijadikan salah satu dasar hukum utama dalam kerja-kerja investigasi agraria MASPERA, khususnya ketika menelusuri TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), tanah terlantar, HGU, kawasan hutan, konflik agraria, dan tanah yang telah dikuasai masyarakat. Perpres ini mencabut Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Legalitas : SK Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 MASPERA adalah wadah organisasi Nasional, perkumpulan masyarakat se-Indonesia, mitra pemerintah yang bergerak di bidang penegakan hukum, kebijakan strategis negara, konsultasi agraria, perizinan dan legalitas kehutanan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, pertanian, penyelesaian sengketa lahan properti, sawit, tambang, kawasan hutan, dan tanah perkebunan, advokasi menghadapi mafia tanah, berpusat di

Kewajiban Melaksanakan SK Menteri LHK tentang HTR untuk Koperasi Mertasari Desa Tabur Lestari Sei Menggaris, Kab Nunukan. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerbitkan SK, Nomor : SK.4356/MEN-LHK-PSKL /PKPS/PSL.0/8/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang ; Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada Koperasi Unit Desa Merta Sari,

Problematika Sawit dan Tambang di Kawasan Hutan: Negara Kehilangan Penerimaan, Rakyat Kehilangan Hak Oleh: Associate Professor Agustianto Mingka Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria ( MASPERA) Persoalan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal di kawasan hutan bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif. Di baliknya terdapat problem besar mengenai tata kelola perizinan, kewenangan pejabat, tumpang tindih kebijakan, konflik

  MASPERA dan Yayasan Wakaf Iqtishad Indonesia Berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan Wujudkan Indonesia Hijau melalui Program Hutan Wakaf Jakarta – Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) bersama Yayasan Wakaf Iqtishad Indonesia resmi memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia Hijau melalui Program Hutan Wakaf. Komitmen tersebut mengemuka dalam forum silaturahmi antara jajaran Dewan