Mengarahkan Politik Agraria Nasional Sesuai Amanah Pancasila dan Konstitusi Oleh: Agustianto Mingka Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) Tanah adalah ruang hidup, sumber penghidupan, dan tempat suatu bangsa membangun masa depannya. Karena itu, politik agraria menentukan lebih dari sekadar siapa yang memperoleh sertifikat atau izin usaha. Ia menentukan siapa yang mempunyai kesempatan bekerja, menghasilkan pangan,

PERBANDINGAN PERPRES NO. 62 TAHUN 2023 DENGAN UU REFORMA AGRARIA Percepatan Reforma Agraria dan Perkembangan Pengaturan dalam Undang-Undang Penulis: KETUA UMUM MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria) I. Pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria merupakan salah satu dasar kebijakan nasional yang mengatur percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Perpres tersebut mengatur antara lain

TORA untuk Rakyat: Memperkuat Kepastian Hukum, Mewujudkan Keadilan Tenurial Oleh: Associate Professor Agustianto Mingka, MA Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) Reforma agraria harus menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilannya perlu terlihat dari kepastian penguasaan tanah, berkurangnya konflik, serta meningkatnya kemampuan keluarga untuk membangun penghidupan yang layak. Karena itu, penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria

  Strategi Implementasi Program MASPERA untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Bahan rekomendasi organisasi, audiensi pemerintah daerah, dan penyusunan program kemitraan 6 Oktober 2026 Oleh : Oleh Karua Umum Masyarakat Peduli Agraria / MASPERA (Associate Professor Agustianto Mingka,

PP Nomor 45 Tahun 2025 mengubah PP Nomor 24 Tahun 2021, Oleh : Ketua Umum MASPERA Associate Professor Agustianto PP tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 19 September 2025 yang lalu Judul PP tersebut adalah Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak