Oleh : Ketua Umum MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria)
Reforma agraria pada hakikatnya bukan sekadar program pembagian atau redistribusi tanah. Reforma agraria merupakan sebuah gagasan besar tentang keadilan sosial, yaitu upaya menata kembali hubungan antara manusia, tanah, sumber daya agraria, negara, dan kepentingan masyarakat secara adil, berimbang, dan berkelanjutan.
Filosofi reforma agraria bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta keberlanjutan. Tanah tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikuasai dan diperjualbelikan untuk kepentingan segelintir pihak. Tanah memiliki dimensi sosial, ekonomi, ekologis, bahkan spiritual yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia.
Dalam perspektif konstitusional Indonesia, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada akhirnya harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat luas, dengan tetap memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak yang sah.
Tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya, hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial pemegang haknya. Penguasaan tanah seyogianya tidak menimbulkan ketimpangan, konflik, marginalisasi masyarakat, kerusakan lingkungan, ataupun pemusatan penguasaan tanah secara berlebihan pada segelintir orang atau kelompok.
Dalam perspektif MASPERA (Masyarakat Peduli Agraria), reforma agraria harus dipahami sebagai redistribusi keadilan, bukan semata-mata redistribusi tanah. Yang hendak dikembalikan bukan hanya tanah kepada mereka yang berhak, tetapi juga keadilan dalam struktur penguasaan dan pemanfaatan agraria.
Tanah harus kembali berfungsi sebagai sumber kehidupan, sumber produksi, sumber kesejahteraan, dan sumber keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupannya pada tanah harus memperoleh akses, kepastian hukum, kesempatan berusaha, serta perlindungan yang adil.
Dalam perspektif nilai-nilai Islam, tanah dan seluruh sumber daya alam pada hakikatnya merupakan amanah Allah SWT yang harus dikelola manusia secara bertanggung jawab. Manusia diberikan mandat untuk memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasinya tanpa batas. Karena itu, pemanfaatan tanah harus memperhatikan kemaslahatan, keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan generasi yang akan datang.
Dengan demikian, reforma agraria bukanlah gerakan untuk mempertentangkan pemilik tanah dengan masyarakat, ataupun negara dengan dunia usaha. Reforma agraria harus menjadi instrumen untuk membangun keseimbangan antara kepastian hak, kepentingan masyarakat, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
Persoalan agraria tidak akan selesai hanya dengan menerbitkan sertifikat atau membagikan bidang-bidang tanah. Reforma agraria yang sejati harus mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, tumpang tindih perizinan, ketidakpastian hukum, penguasaan tanah yang tidak produktif, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Pada akhirnya, filosofi reforma agraria harus dikembalikan kepada satu tujuan fundamental: menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat, bukan sumber ketimpangan; menjadi sumber kesejahteraan, bukan sumber konflik; dan menjadi amanah yang dikelola secara adil, produktif, legal, dan berkelanjutan.
Reforma agraria bukan sekadar membagi tanah. Reforma agraria adalah membagi keadilan, memperluas kemanfaatan, memperkuat kepastian hukum, dan memastikan bahwa tanah benar-benar menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat.
