MASPERA Indonesia, Masyarakat Peduli Agraria menegaskan bahwa banjir bandang dan longsor parah yang melanda Sumatera pada awal Desember 2025 bukanlah sekadar musibah dan bencana alam, melainkan bukti kerakusan manusia terhadap alam,
Peristiwa buruk yang merenggut nyawa ribuan orang dan kerugian lebih 80 Triliun tersebut merupakan akibat dari ulah tangan manusia yang jahil dan jahat.
Tragedi yang sangat menyedihkan tersebut adalah juga potret “kegagalan negara” dan kejahatan struktural di institusi – institusi kementerian.
Professor Agustianto Mingka menolak narasi yang hanya menyalahkan curah hujan ekstrem.
Terjadi banjir bandang yang hebat tersebut menunjuk bukti kerusakan ekologis yang parah dan masif, seperti bekas penggalian tambang yang meluas dimana mana, temuan kayu yang hanyut dalam banjir, dsb
Musibah banjir bandang menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah
Atas tragedi yang menelan banyak menimbulkan kerugian dan ribuan korban jiwa ini, MASPERA mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi total terhadap sejumlah kementerian.
Mundur dari jabatan Menteri bukanlah solusi, karena banjir besar ini bukanlah hasil kebijakan menteri yang sekarang.
Kementerian ATR/ BPN yang sebelumnya banyak menerbitkan HGU di kawasan hutan perlu membatalkan semua perizinan di kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan Raja Juli Antoni harus meninjau ulang kebijakan kehutanan, dan mengawasi kawasan hutan), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sering (dianggap memicu kerusakan lewat izin tambang yang ekspansif), dan juga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (harus bisa memastikan objektivitas AMDAL sebagai filter perlindungan lingkungan).
Pemerintah jangan lagi lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi ekstraktif daripada keselamatan rakyat dan bangsa.
Pemerintah kementerian jangan lagi bermain suap dalam penerbitan perizinan perizinan, Tegakkan hukum secara konsisten.Demikian kata Ketua Umum MASPERA, Associate Professor Agustianto
